Komisi IV Dukung Barantan Tingkatkan Ekspor Komoditas Pertanian Sulut

12-04-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Kantor UPT Badan Karantina Pertanian (Barantan) Wilker Pelabuhan Laut Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (10/4/2021). Foto: Ann/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mendorong peningkatan ragam dan volume ekspor komoditas pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengapresiasi ekspor produk pertanian Sulut mampu meningkat signifikan di tengah pandemi global. Dirinya juga mendukung gagasan Sulut sebagai akses distribusi ke sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

 

“Bitung ini cocok jadi hub atau pintu masuk dari Asia Pasifik, karena ditopang oleh posisi Sulawesi Utara yang berada di bibir (Samudera) Pasifik,"  kata Mindo usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Kantor UPT Badan Karantina Pertanian (Barantan) Wilker Pelabuhan Laut Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (10/4/2021).

 

Disebutkan politisi F-PDI Perjuangan ini, Pelabuhan Laut Bitung memiliki akses yang lebih luas dan jarak yang lebih pendek untuk melayani arus perdagangan Asia Pasifik. Selain itu, sebagian komoditas ekspor pertanian diberangkatkan melalui pelabuhan ini.

 

Menurut Mindo, Pelabuhan Bitung bisa menjadi Pacific gateway berbagai produk ke sejumlah negara seperti China, Korea, Jepang serta negara negara lainnya. Karena itu, peran dan kapasitas Pelabuhan Bitung perlu ditingkatkan.

 

Legislator dapil Jawa Timur VIII itu menambahkan Sulut memiliki potensi komoditas pertanian yang bisa eksplorasi untuk meningkatkan peluang pasar ekspor. Misalnya, produk pertanian berupa kakao, kelapa dan berbagai olahannya.

 

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi Barantan Manado dalam melakukan terobosan dalam mendukung ekspor produk atau komoditas pertanian khususnya di wilayah Sulut.

 

Berdasarkan pencatatan sistem Iqfast, total nilai ekonomi komoditas yang berhasil diekspor pada triwulan pertama periode 2021 mencapai Rp1,3 triliun, atau terjadi kenaikan 170 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp500 miliar.

 

"Saya mengapresiasi penuh kinerja layanan yang terus ditingkatkan. Ini bisa dilihat dari jumlah sertifikat karantina yang terbit sepanjang triwulan pertama 2021," jelas politisi F-NasDem itu sembari menambahkan kenaikan tersebut mengindikasikan peningkatan perdagangan produk pertanian di Sulut baik domestik maupun ekspor.

 

Dalam kesempatan tersebut, legislator dapil Jatim II ini juga menyampaikan aspirasi Barantan terkait penambahan personel beserta dukungan anggaran akan disampaikan kepada pemerintah. 

 

Sebelumnya, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil memaparkan layanan inovasi yang sudah diterapkan guna mempercepat proses penerbitan sertifikat karantina. Kendati demikian, ia meminta dukungan untuk penguatan tugas perkarantinaan. Menurutnya, jumlah personel yang aktif saat ini masih jauh dari kebutuhan.

 

Dia menuturkan Badan Karantina Pertanian memiliki hampir 1.000 wilayah kerja, namun personel dengan status Aparatur Sipil Negara hanya sebanyak 3.700 orang. Sementara, tenaga harian lepas atau tenaga kontrak berjumlah 2.000 orang.

 

"Untuk memperkuat tugas perkarantinaan, misalnya terkait keamanan pangan, keamanan pakan, sumber data genetik dan tugas lainnya. Tentu kamu memohon agar mendapatkan dukungan penambahan sumber daya, anggaran dan personel," katanya. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...